UMUM

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) merupakan salah satu Unit Pelaksana Tehnis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. yang memliki tugas pokok “Melakukan Penyimpanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (BASAN-BARAN)”, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Nama Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), diundangkan dalam Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 44 (1) yang menyebutkan bahwa “Benda Sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

DISKRIFTIF BERDIRINYA RUPBASAN KELAS II BLITAR

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN),Klas II Blitar secara resmi berdiri bertepatan dengan dilantiknya Bapak Drs.H. IMAM MUNADI, NIP. 040020751 mantan Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Malang sebagai Kepala RUPBASAN Kelas II Blitar yang Pertama oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Bapak SUKARTO, SH, NIP. 040014243 pada tanggal 27 FEBRUARI 2003, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I. Nomor : A.48-KP.04.04-Tahun 2003 tanggal 07 Januari 2003.

Secara formal pada tanggal 27 Februari 2003 RUPBASAN Kelas II Blitar resmi sudah berdiri, akan tetapi belum mempunyai Kantor dan personil satupun termasuk pejabat strukturalnya. Oleh karenanya Kepala RUPBASAN pada saat itu berjuang keras mencari tempat kedudukan (Kantor) sementara sekaligus berjuang untuk mendapatkan staff/personil, agar RUPBASAN Kelas II Blitar dapat segera operasional.

Pada awal Juni 2003, RUPBASAN Kelas II Blitar baru mendapatkan tambahan 1 (satu) orang pegawai mantan Petugas Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Malang bernama BAMBANG PURGIYANTO, S.Sos. NIP. 170017949 dan dilantik oleh Kepala RUPBASAN Kelas II Blitar pada tanggal 17 Juni 2003 bertempat di Aula LAPAS Anak Kelas II.A Blitar sebagai Pejabat Struktural Kepala Sub Seksi Administrasi Dan Pengelolaan.

Setelah berkoordinasi secara baik dengan Kepala LAPAS Anak Blitar dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Jawa Timur saat itu, akhirnya tempat kedudukan RUPBASAN Blitar disetujui dapat berkantor sementara di LAPAS Anak Blitar dengan mempergunakan salah satu Ruangan Dharma Wanita LAPAS Anak Blitar.

Selanjutnya pada tanggal 01 September 2003 RUPBASAN Klas II Blitar mendapatkan tambahan 1 (satu) orang pegawai pindahan dari LAPAS Anak Blitar bernama WULANDARI, NIP. 040064212 dan oleh Kepala RUPBASAN, yang bersangkutan ditunjuk sebagai Bendahara Routine Kantor RUPBASAN Blitar.

Kemudian secara berturut-turut RUPBASAN Blitar mendapatkan tambahan 5 (lima) pegawai pindahan/pegawai baru ; dimulai pada tanggal 29 Desember 2003 menerima pegawai pindahan dari LAPAS Anak Blitar bernama KUSMIADJI, NIP. 040029986, kemudian pada tanggal 28 Januari 2004 menerima pegawai pindahan lagi dari LAPAS Anak Blitar bernama JOHANES AGUS MIJANTO, SH. NIP. 040062365, pada tanggal 01 April 2004 menerima pegawai pindahan dari LAPAS Klas II.B Toli-Toli (Sulawesi Tengah) bernama MINTOYO, NIP. 040055053, dan pada tanggal 01 Juli 2005 mendapatkan tambahan 1 (satu) orang Calon Pegawai Negeri Sipil bernama YUDHACHRISTAMA, NIP. 040080240 serta pada tanggal 01 Januari 2006 menerima pegawai pindahan dari BAPAS Klas I Malang bernama AGUS MULYONO, S.St. NIP. 170027209. Dengan demikian sampai dengan 30 Juni 2006 keadaan pegawai pada Kantor RUPBASAN Blitar seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang pegawai + 1 (satu) orang Tenaga Honorer.

Bertolak dari adanya tambahan pegawai pindahan/pegawai baru tersebut diatas, dan dengan ditambah 1 (satu) orang Tenaga Honorer yang diangkat oleh Kepala RUPBASAN Blitar saat itu, maka perencanaan kegiatan awal RUPBASAN Blitar mulai disusun untuk dilaksanakan. Kegiatan awal yang disusun oleh Kepala RUPBASAN Blitar saat itu dibagi dalam 3 (tiga) Tahap yaitu :

  1. Tahap Sosialisasi Tugas dan berdirinya RUPBASAN Kelas II Blitar diwilayah hukum Kabupaten dan Kota Blitar.
  2. Tahap Rencana kesiapan operasionalisasi Kantor RUPBASAN Blitar.
  3. Tahap perjuangan mendapatkan Lahan dan pengusulan pembangunan Pisik Kantor RUPBASAN Blitar.

TAHAP KE 1

SOSIALISASI TUGAS DAN BERDIRINYA RUPBASAN BLITAR

Sosialisasi merupakan tahap kegiatan menyebarluaskan informasi tentang sesuatu hal dalam kaitan ini adalah tentang berdirinya Kantor RUPBASAN Blitar dan tugas-tugas pokoknya kepada khalayak terutama kepada Pejabat dari Instansi Tehnis terkait termasuk juga kepada Walikota dan Bupati setempat, dengan tujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus memberikan gambaran yang cukup jelas tentang tugas pokok dan fungsi RUPBASAN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 44 (1).

Kegiatan Sosialisasi dipusatkan di Ruang Sidang I Kantor Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 08 Oktober 2003 dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar (Bpk. NYOMAN DEDY TRI PARSADA, SH.MH.) dan selaku Nara Sumber adalah Kepala RUPBASAN Blitar (Bpk. Drs. H. IMAM MUNADI). Pemilihan tempat dan Pimpinan Sosialisasi yang dijabat langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar disini dimaksudkan agar materi sosialisasi yang disampaikan bisa lebih mendapatkan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum lainnya.

Sasaran Sosialisasi yang telah ditetapkan adalah kepada : Ketua Pengadilan Negeri Blitar beserta para Hakim, Ketua Kejaksaan Negeri Blitar beserta para Jaksa, Kepala Kepolisian Resort Blitar beserta para Pejabat Penyidiknya, dan Kepala Bea Cukai Blitar.

Disamping kepada para pejabat Instansi Tehnis terkait tersebut diatas, Sosialisasi juga diberikan kepada Walikota dan Bupati Blitar melalui cara menghadap langsung di kantor Walikota dan Kantor Bupati Blitar, dengan tujuan agar keberdaan RUPBASAN di Blitar mendapatkan dukungan secara moral maupun material dari beliau.

TAHAP KE 2

RENCANA KESIAPAN OPERASIONALISASI RUPBASAN BLITAR

Setelah sosialisasi dilaksanakan, Kepala RUPBASAN Blitar mengambil langkah berani untuk segera mengoperasionalkan RUPBASAN Blitar. Sehingga mulai saat itu dibuatlah surat-surat pemberitahuan kepada Instansi Tehnis Terkait bahwa RUPBASAN Blitar telah siap melaksanakan tugas yakni menerima penyimpanan dan pengelolaan Benda Sitaan-Barang Rampasan Negara.

Berkaitan dengan tidak tersedianya lahan serta gudang penyimpanan BASAN–BARAN yang cukup memadai, maka Kepala RUPBASAN Blitar saat itu kembali berkoordinasi dengan Kepala LAPAS Anak Blitar untuk bisa mendapatkan pinjam pakai salah satu bekas gudang yang memiliki sarana halaman cukup luas yang berlokasi di areal Bengkel Kerja LAPAS Anak Blitar sebagai Kantor sementara RUPBASAN Blitar. Dan akhirnya pada tanggal 01 Januari 2004 secara resmi RUPBASAN Blitar berkantor sementara di bekas gudang LAPAS Anak Blitar sampai dengan sekarang.

Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2004 RUPBASAN Blitar menerima Benda Sitaan Negara yang pertama dari Kejaksaan Negeri Blitar berupa 4 (empat) unit Mobil terdiri dari :

  • 1 (satu) unit Mobil Sedan Honda Civic warna Silver Nopol. AG. 880 H dengan Berita Acara Penelitian Nomor ; W10.E39.PL.04.02-01, dan Berita Acara Penerimaan Nomor : W10.E39.PL.05.01-04 Tanggal 21 Januari 2004.
  • 1 (satu) unit Mobil Sedan Honda Civic Wonder warna Hitam Nopol. N. 884. F dengan Berita Acara Penelitian Nomor ; W10.E39.PL.04.02-02, , dan Berita Acara Penerimaan Nomor : W10.E39.PL.05.01-04 Tgl. 21 Januari 2004.
  • 1 (satu) unit Mobil Truck Mazda warna biru Nopol. L. 2062. CN, dengan Berita Acara Penelitian Nomor ; W10.E39.PL.04.02-02, , dan Berita Acara Penerimaan Nomor : W10.E39.PL.05.01-04 Tanggal 21 Januari 2004.
  • 1 (satu) unit Mobil Pick Up 1.3 Zebra warna biru tua Nopol. AG.7616 HA, dengan Berita Acara Penelitian Nomor ; W10.E39.PL.04.02-02, , dan Berita Acara Penerimaan Nomor : W10.E39.PL.05.01-04 Tanggal 21 Januari 2004.

Penerimaan 4 (empat) Unit Mobil Benda Sitaan Negara dari Kejaksaan Negeri Blitar pada Tgl. 21 Januari 2004 tersebut diatas, menandai RUPBASAN Blitar telah secara resmi operasional sampai dengan sekarang.

Pada Tahapan ini kondisi sarana dan prasarana RUPBASAN Blitar masih jauh dari memadai/masih sangat terbatas ; baik sarana kegiatan administrasi maupun tehnis operasional Kantor. Sehingga sarana kegiatan administrasi yang dipergunakan saat itu hampir seluruhnya berstatus Pinjam pakai milik pribadi Kepala RUPBASAN seperti halnya penggunaan mesin ketik, meja – kursi pegawai, TV, mesin air dan lain sebagainya. Sedangkan sarana untuk menunjang kelancaran kegiatan penerimaan BASAN-BARAN serta kegiatan Tehnis Operasional lainnya saat itupun masih mempergunakan alat transportasi berupa Mobil pribadi Kepala RUPBASAN dan ataupun pinjam pakai/sewa jasa kepada pihak lain.

TAHAP KE 3

PERJUANGAN MENDAPATKAN LAHAN DAN PENGUSULAN PEMBANGUNAN FISIK KANTOR RUPBASAN BLITAR

Melihat kondisi sarana dan prasarana Kantor yang masih serba berstatus pinjam pakai menuntut Kepala RUPBASAN Blitar saat itu, harus berjuang lebih keras untuk berhasil mendapatkan lahan sebagai persiapan pembangunan Kantor RUPBASAN Blitar dikemudian hari.

Perjuangan keras Kepala RUPBASAN Blitar saat itu diantaranya dilakukan dengan cara berkoordinasi, kemudian ditindaklanjuti melalui surat-surat antara lain kepada Kepala LAPAS Anak Blitar tertanggal 02 Juli 2003 Nomor : W10.E39.PL.02.01-28 perihal Mohon ijin penggunaan tanah lapang untuk Pembangunan Kantor baru RUPBASAN Blitar, berhasil mendapatkan titik terang setelah memperoleh jawaban “yang secara prinsip tidak keberatan” dari Kepala LAPAS Anak Blitar ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Jawa Timur tanggal 07 Juli 2003 Nomor : W10.E19.PL.02.01-792 perihal Mohon ijin penggunaan tanah lapang untuk Pembangunan Kantor baru RUPBASAN Blitar seluas 8.008 M2 yang terletak di Jalan Kiprah-Blitar-Status tanah milik Departemen Kehakiman RI yang dikelola LAPAS Anak Blitar. Atas dasar jawaban surat tersebut, kemudian Kepala RUPBASAN Blitar segara menindaklanjuti/meneruskan permohonan ijin penggunaan atas tanah tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Jatim melalui surat masing-masing tertanggal 08 Juli 2003 Nomor : W10.E39.PL.02.01-29, dan menyusul surat yang sama tertanggal 15 Juli 2003 Nomor : W10.E39.PL.02.01-33. Akan tetapi surat-surat tersebut sampai dengan saat Purna Tugas Kepala RUPBASAN Blitar yang Pertama, ternyata belum memperoleh tanggapan dari Kakanwil.

Tanpa bermaksud mengabaikan turunnya surat tanggapan dari Kakanwil perihal penggunaan tanah tersebut, Kepala RUPBASAN Blitar saat itu mengambil langkah berani dengan membuat surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Jatim tertanggal 22 Juni 2004 Nomor : W10.E39.PR.02.10-98 perihal Usulan Proyek Pembangunan Pisik Kantor Baru RUPBASAN Blitar Tahun Anggaran 2005. Dan ternyata berhasil memperoleh persetujuan Bapak Kakanwil, sehingga pada Tahun Anggaran 2005 secara bertahap telah turun proyek pembangunan Kantor baru RUPBASAN Blitar melalui dana dalam DIPA Kanwil. Departemen Hukum Dan HAM Jawa Timur yaitu proyek :

  1. Pembangunan Pagar tembok keliling.
  2. Pematangan lahan.

Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2006 masih tetap melalui dana DIPA Kanwil. Departemen Hukum Dan HAM Jawa Timur telah direncanakan akan dilanjutkan kembali proyek untuk RUPBASAN Blitar yaitu :

  1. Pembangunan Gedung Kantor RUPBASAN Dua Lantai.
  2. Pembangunan Gudang BASAN-BARAN RUPBASAN sebanyak 1 unit.
  3. Pembangunan Perumahan Dinas sebanyak 3 unit.

Demikian sejarah singkat tentang berdirinya RUPBASAN Klas II Blitar, semoga Tuhan YME selalu menuntun dan memberkati kita semua. Amiin.